Posted on February 12, 2008 by yudhim
ASEAN adalah singkatan dari “Association of Southeast Asian
Nations” atau di dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Persatuan negara
Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok
melalui Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN adalah untuk mengukuhkan
kerjasama regional. Negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada
setiap bulan November.
Anggota ASEAN :
Kini ASEAN beranggotakan
semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua Nugini).
Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:
1. Indonesia
2. Filipina
3. Malaysia
4. Thailand
5. Singapura
6. Brunei Darussalam
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmar
10. Kamboja
Sejarah :
ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui
Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok
kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun
Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman
(Thailand).
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar
lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota
ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati
hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima
anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada
tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul
masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun
Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan
Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya
masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun
kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada
tanggal 30 April 1999.
Presiden Korsel Siap Gandeng ASEAN
Presiden terpilih Korea Selatan
Lee Myung-bak, Selasa (29/1) berjanji meningkatkan hubungan ekonomi,
diplomatik dan kebudayaan dengan anggota Perhimpunan Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN), kata asistennya. Lee mengemukakan hal tersebut di
kantornya ketika menerima duta besar dari sembilan negara anggota ASEAN,
salah satunya adalah Duta Besar Indonesia Jacob Tobing. “Sebagaimana
yang saya kemukakan pada awal tahun ini, saya bermaksud berusaha sebaik
mungkin memperkuat hubungan antara bangsa Korea Selatan dengan ASEAN,”
kata Lee sebagaimana dikutip juru bicaranya Joo Ho-young. “Walaupun
rencana khusus masih disusun, saya akan mengadakan kunjungan ke negara
ASEAN segera setelah pelantikan,” katanya. Lee dijadwalkan dilantik pada
25 Februari. Ia juga berjanji mempermudah peraturan untuk meningkatkan
penanaman modal di Korea Selatan dan menambah bantuan pembangunan untuk
negara belum berkembang. Lee, yang menyebut dirinya konservatif
pragmatis, berjanji menciptakan politik luar negeri praktis. Prioritas
kebijakan tersebut adalah bersekutu erat dengan Washington serta
mengusahakan hubungan lebih kuat dengan anggota kelompok enam negara
pembicaraan nuklir serta negara lain Asia. Kebijakan diplomatik presiden
terpilih Korea Selatan itu berbeda tajam dengan pendahulunya Roh
Moo-hyun, yang prioritas pertama diplomatiknya adalah berhubungan dengan
Korea Utara.
Pemilihan Duta Muda ASEAN
Departemen Luar Negeri (Deplu) RI
menjaring mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi Duta Muda ASEAN
2007. Kegiatan ini untuk membina generasi muda sebagai penerus hubungan
persahabatan antarnegara ASEAN di masa mendatang.
Ahad pekan
lalu (8/7), terjaring 20 finalis yang terdiri 10 mahasiswa dan 10
mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka menjalani
karantina untuk mendapatkan pembekalan dan uji seleksi secara tertulis,
diskusi, wawancara, presentasi, hingga kemampuan dalam bidang
seni-budaya.
Duta Muda terpilih juga akan bertugas
menyebarluaskan informasi mengenai ASEAN ke masyarakat luas, khususnya
kalangan muda di dalam maupun luar negeri. Sosialisasi di luar negeri di
antaranya dilakukan melalui program pertukaran pemuda (Kapal ASEAN,
Indonesia-Kanada, Indonesia-Australia, ASEAN-Korea, ASEAN-India),
berbagai pertemuan pemuda ASEAN dan sebagainya. Kegiatan di dalam negeri
antara lain melalui seminar, penyuluhan, dan aktivitas kemasyarakatan
lainnya.
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu RI, Dian
Triansyah Djani menuturkan, pada 2015 mendatang ASEAN bercita-cita
mewujudkan ASEAN Community. ”Generasi mudalah yang nanti akan meneruskan
dan mewujudkan cita-cita ASEAN. Karena itu, perlu kita beri kesempatan
kepada mereka untuk berperan lebih banyak lagi dari sekarang,”
Pemilihan Duta Muda ASEAN tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan
diplomat-diplomat muda yang nantinya akan diserahi tanggung jawab berupa
promosi ASEAN di Indonesia atau sebaliknya promosi Indonesia di ASEAN.
Sebelum terpilih menjadi finalis, keduapuluh peserta telah melalui
seleksi administratif sebagai persyaratan yang telah ditentukan. Antara
lain, berprestasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 2,75
bagi mahasiswa D-3 atau S-1 dan 3,00 bagi mahasiswa S-2. Selain itu,
berwawasan luas dan memahami Indonesia dan ASEAN, di samping memiliki
pengalaman beroganisasi. Persyaratan lain adalah berbakat di bidang seni
dan budaya, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa
asing lainnya, berpenampilan menarik dengan tinggi badan minimum 165 cm
untuk mahasiswa, serta 160 cm untuk mahasiswi, berusia tidak lebih dari
30 tahun pada 8 Agustus 2007 dan belum menikah. Tidak itu saja. Mereka
juga menyertakan tulisan sendiri dengan tema Duta Muda ASEAN 2007
Towards ASEAN Community dalam bahasa Inggris maksimal dua kalawan
kuarto. Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, Deplu tidak berjalanan
sendirian. Selain bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan PT Garuda Indonesia
(persero), beberapa perusahaan ikut menjadi sponsor.
Parlemen ASEAN Serukan PBB Bertindak Terhadap Myanmar
Para anggota
parlemen negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menyeru kepada PBB,
khususnya Dewan Keamanan, agar menangguhkan penanaman modal di Myanmar
serta memberikan semacam tekanan agar segera dilakukan reformasi politik
di negara itu. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam
ASEAN juga bertanggungjawab untuk mencari pemecahan bagi masalah
tersebut.
Menurut Zaid Ibrahim, Ketua AIPMC (persatuan anggota
parlemen ASEAN) yang berasal dari Malaysia, “Dewan Keamanan PBB memiliki
berbagai cara yang dapat diusulkan untuk mendesak pemerintah Yangon
menerima sejumlah kondisi atau prasyarat yang diharapkan dapat
melahirkan suasana demokrasi atau dilakukannya reformasi politik yang
dapat membawa negara itu ke arah demokrasi.”
Pembicaraan mengenai
politik di Myanmar mulai mencuat semenjak negara itu tidak berhasil
memperlihatkan kemajuan di bidang hak asasi manusia (HAM). Kelompok
wakil rakyat yang bertemu di Malaysia mengatakan bahwa isu Myanmar harus
menjadi agenda tetap ASEAN, dan dijadikan bahan laporan berkala.
Anggota DPR RI, Muhammad Hikam mengatakan, kaukus itu telah menyepakati
sejumlah hal dalam pertemuan, termasuk perbaikan kondisi HAM, dmeokrasi
di negara itu, dan dibebaskannya para aktivis demokrasi Myanmar. Dalam
kesempatan tersebut Hikam mengatakan, “Kita ingin summit ASEAN yang
sampai sekarang belum jelas posisinya dalam mengangkat Myanmar ke
pertemuan itu, menjadi jelas.”
Kelompok anggota kaukus antar-parlemen
mengatakan, sikap tersebut kurang tepat. Ketua Senat Filipina, Aquilino
Pimentel Junior mengatakan pendekatan yang lunak seperti itu tidak akan
berhasil. Beliau menyorot perlakuan pemerintah Myanmar terhadap tokoh
pro-demokrasi, Aung San Suu Kyi, yang kini menjalani tahanan rumah.
Menurutnya, negara yang beradab tidak boleh melakukan hal itu.
Para
anggota parlemen mengatakan mereka akan memulai mendorong dikeluarkannya
Myanmar dari ASEAN bila tidak ada perbaikan di negara itu dalam 12
tahun ini. Mereka juga ingin agar ASEAN mendukung langkah Amerika agar
Dewan Keamanan PBB mendengarkan penjelasan tentang Myanmar untuk pertama
kalinya. Senat Amerika telah setuju memperpanjang sanksi terhadap
Myanmar karena catatan buruk perlakuan hak asasi manusia pemerintah
militer dan kegagalan melaksanakan reformasi demokratis.
Perkembangan
di ASEAN ini terjadi setelah Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk
mencermati situasi di Myanmar, menyusul permintaan dari Amerika Serikat.
Keputusan tersebut tercapai secara aklamasi, sedangkan permintaan
serupa sebelumnya tidak berhasil menggalang cukup dukungan. Suasana yang
berkembang di pertemuan di Malaysia ini menunjukkan negara-negara Asia
Tenggara telah mulai kehilangan kesabaran dengan negara tetangganya itu.
Destinasi Tunggal ASEAN
SUDAH lama gagasan itu muncul dan selalu dibicarakan dalam setiap
ASEAN Tourism Forum (ATF). Destinasi tunggal ASEAN. Bayangkan betapa
anggunnya gagasan ini. Sepuluh negara tiba-tiba menjadi sebuah satu
kesatuan, tanpa diusik batas administrative, sepuluh negara dipandang
hanya menjadi sebuah destinasi (daerah tujuan wisata), bukan lagi
sepuluh negara.
Untuk soal ini, menarik jika dikutip pernyataan
Menteri Pariwisata Malaysia Leo Michael Toyad yang mengajukan kritik
kepada Indonesia yang masih menerapkan biaya fiskal (Rp 1 juta) untuk
keluar dari Indonesia ke negara-negara tujuan termasuk ASEAN (tanpa
pembedaan). Sedangkan untuk soal kebijakan bebas visa, Thailand menjadi
menjadi sorotan sebab belum memberikan kebijakan yang sama kepada Laos
dan Myanmar. Indonesia, bersama tujuh negara lain sejauh ini memang
telah memberlakukan kebijakan bebas visa intra-ASEAN selama 14 hari.
Kita
tak ingin berburuk sangka dengan konsep-konsep ini. Tapi, sebuah saran
harus disampaikan kepada Pemerintah RI, entah itu Kantor Menneg
Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Deplu, Depkeu dan instansi
Fakta
menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke ASEAN itu lebih besar
(45 persen) adalah wisatawan dari negara-negara ASEAN sendiri, kemudian
diikuti Negara Asia di luar ASEAN (30 persen) berturut-turut Jepang,
Korea dan China, kemudian Eropa (13 persen). Artinya adalah kekuatan
pariwisata di lingkup ASEAN sebenarnya adalah kekuatan intra-ASEAN
sendiri. Dari jumlah kunjungan yang ada ini, siapa “penikmat” terbesar?
Mereka adalah Malaysia, kemudian Singapura lalu Thailand, sedangkan
Indonesia hanya peringkat keempat.
Pada saat yang sama, keseimbangan
penerimaan wisatawan mereka ke Negara-negara ASEAN berhasil
“dikendalikan”, sedangkan Indonesia tidak. Malaysia, dan Singapura
misalnya, berhasil mengurangi kunjungan wisatawannya ke ASEAN beberapa
tahun belakangan secara cukup tajam. Sedangkan Indonesia, dari peringkat
ketiga pada awal millennium ini, justru semakin meningkat tajam,
menjadi urutan pertama penyumbang wisatawan ke ASEAN. Selain itu mereka
juga memiliki pasar di luar ASEAN lain yang terus dipelihara, sedangkan
Indonesia “mati” pada pasar yang sama dan destinasi yang itu-itu juga.
Itu
satu hal. Hal lain yang bisa menjadi masalah dengan destinasi tunggal
itu adalah soal sumber daya alam pariwisata kita yang semakin terbuka
untuk “dijual” oleh mereka sebagai seakan milik mereka sendiri.
Pemandangan yang sudah lama terlihat dari penggarapan Batam, Bintan dan
pulau-pulau lain di Riau, dan Kalimantan termasuk lepasnya Pulau Sipadan
dan Ligitan. Konon ada lagi berita yang mengenaskan yang menggambarkan
bahwa promosi yang diagung-agungkan pun ternyata juga “Ansor” saja,
sebab dana yang dikumpulkan setahun cuma US$300.000, jumlah itu dinilai
terlalu kecil, yang harus dibagi untuk promosi 10 negara anggota ASEAN.
Dari
penjelasan ini, sangat jelas, memangkas berbagai kebijakan yang
mempersulit kunjungan dari Indonesia ke Negara ASEAN lain akan ditentang
oleh negara sahabat itu sebab dengan cara itu mereka akan menangguk
lebih banyak lagi wisatawan asal Indonesia (yang berpenduduk 220 juta
jiwa) ke negara mereka.
Indonesia sebagai destinasi tunggal sendiri
hingga saat ini terus bermasalah. Kita pernah punya kasus pajak
pembangunan yang ditariki pada masa BPPI dulu (untuk dana promosi
wisata), yang ternyata tak memberikan keuntungan imbal-balik bagi daerah
penyumbang. Secara nasional, angka kunjungan wisatawan asing sebesar 5
juta orang itu, juga mayoritas disumbangkan oleh tiga destinasi utama
yaitu Bali, Jakarta, dan Batam (Riau). Promosi apapun yang dilakukan
secara nasional hanya berdampak pada ketiga destinasi itu. Dan kenyataan
ini berlaku beberapa decade, dan tidak pernah ada perubahan.
GARUDA DAN DEPLU GALANG KERJASAMA MASYARAKATKAN ASEAN
PT Garuda
Indonesia dan Departemen Luar Negeri (Deplu) sepakat untuk bekerjasama
melaksanakan peningkatan upaya memasyarakatkan mengenai ASEAN, baik di
dalam maupun luar negeri. esepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam
MoU mengenai “Pemajuan Pemasyarakatan ASEAN“ yang ditandatangani Sekjen
Deplu Imron Cotan dan President & CEO Garuda Emirsyah Satar, di
hanggar Garuda Maintenance Facility Aero-Asia (GMF-AA), kawasan Bandara
Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu (13/6).
Kerjasama tersebut dilandasi
kesadaran bahwa Garuda, sebagai national flag carrier yang telah
melayani Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dapat
menjadi mitra potensial Departemen Luar Negeri untuk mendukung upaya
peningkatan pemajuan pemasyarakatan ASEAN. Karenanya, bertepatan dengan
peringatan HUT ke-40 ASEAN, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan
sejumlah acara untuk memperingatii HUT tersebut di Indonesia, salah satu
diantaranya adalah melalui penempelan logo HUT ke-40 ASEAN pada badan
pesawat Garuda. Selain itu, Deplu juga menetapkan Garuda menjadi
“official partner airline“ untuk peringatan 40 tahun ASEAN, karena Deplu
menilai hingga kuartal I tahun 2007 yakni Januari sampai April, kinerja
Garuda mampu membukukan keuntungan sebesar Rp121 miliar. Untuk itu,
dalam kerjasama ini kedua pihak bersepakat untuk menggunakan jasa
angkutan udara sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan dan
memasyarakatkan ASEAN kepada masyarakat di dalam maupun luar negeri,
disamping juga terus melakukan berbagai upaya melalui peningkatan
hubungan baik antar sesama negara ASEAN. Garuda dalam kerjasama ini akan
menyediakan sarana ruang promosi dalam rangka pemasyarakatan ASEAN
melalui media komunikasi visual yang tersedia di pesawat Garuda, baik
rute domestik maupun internasional, termasuk pemuatan logo HUT ke-40
ASEAN di badan pesawat Garuda dan pemuatan artikel ASEAN di Garuda
Inflight Magazine serta Running Text Garuda Airvision. Seluruh materi
komunikasi tersebut, nantinya akan disediakan dan disiapkan oleh Deplu.
Disamping itu, Garuda juga akan memberikan diskon khusus berupa
“corporate discount“ kepada Deplu dalam melaksanakan perjalanan dinas,
baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diterbangi oleh Garuda.
Dalam kerjasama yang berlaku selama satu tahun ini, Deplu akan
memfasilitasi pemasaran Garuda di lingkungan negara-negara ASEAN melalui
perwakilan Republik Indonesia, termasuk membantu menyebarluaskan
promosi Garuda kepada kalangan pemangku kepentingan Deplu baik di dalam
maupun luar negeri.
ASEAN Sepakat Pasar Tunggal
Menteri-menteri ekonomi ASEAN sepakat menerapkan pasar tunggal yang
kompetitif di wilayah Asia Tenggara. Landasan kompetisi itu didasarkan
pada produksi dengan kondisi bebas, dan ekonomi yang berorientasi pasar
sejalan dengan peraturan multilateral. “Kami juga mengusulkan untuk
memasukkan tentang perlindungan konsumen, yang ternyata mendapat
sambutan positif dan disetujui menteri ekonomi ASEAN lain,” ujar Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu akhir pekan lalu. Pertemuan ke-13 ASEAN
Economic Minister (AEM) yang berlangsung di Jerudong, Bandar Seri
Begawan, Brunei Darussalam pada 3-4 Mei 2007 pekan lalu menyampaikan
sejumlah rekomendasi strategis. Pertemuan itu juga menyepakati Piagam
ASEAN. Mari selaku pimpinan delegasi Indonesia menjelaskan bahwa esensi
Piagam ASEAN adalah sinergi untuk memiliki sudut pandang yang lebih jauh
dari target 2015 guna menuju kawasan yang terintegrasi secara utuh.
“Kunci sukses untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi regional
dapat dilakukan melalui kelancaran arus barang, jasa, investasi, modal,
tenaga kerja ahli, dan integrasi sektor-sektor prioritas,” bebernya.
Selama ini, ASEAN lebih banyak memberikan perhatian kepada
kepentingan produsen dan perdagangan bebas, tetapi tidak memberikan
perhatian kepada kepentingan konsumen. Pada kesempatan yang sama, para
menteri ekonomi ASEAN juga sepakat merevisi Kerangka Perjanjian ASEAN
Investment Area (AIA). Dengan begitu, menjadi lebih komprehensif dan
mengharapkan masukan dari sektor swasta. “Kesepakatan itu dicapai guna
mempertahankan pertumbuhan dan menarik investasi langsung asing (foreign
direct investment) ke ASEAN,” ungkapnya. Ekonom Universitas Gadjah Mada
(UGM) Sri Adiningsih menilai kesiapan Indonesia untuk menghadapi pasar
tunggal tersebut masih sangat jauh. Berbagai persoalan di dalam negeri,
terutama menyangkut daya saing, iklim investasi yang belum kondusif,
serta pertumbuhan industri yang masih stagnan merupakan kelemahan utama.
“Daya saing kita di antara anggota ASEAN lainnya masih
tergolong yang terendah. Jadi, masih banyak PR yang harus segera
dibenahi,” jelasnya. Sebelumnya, dalam pertemuan di Chiang Mai,
Thailand, ASEAN sepakat mempercepat integrasi untuk mengimbangi laju
perekonomian Tiongkok dan India. Dalam pertemuan tersebut dibahas
mengenai pasar obligasi, perpajakan, kepabeanan antar negara-negara
ASEAN, serta sektor keuangan nonbank, seperti asuransi dan dana pensiun.
Perpajakan dan kepabeanan dilakukan harmonisasi terhadap masing-masing
negara. Harmonisasi yang dimaksud bukanlah penyeragaman tarif, namun
lebih kepada klasifikasi prosedurnya.
DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN
Menurut laporan World Economic Forum tahun 2003-2004 daya saing
Indonesia menduduki reingkat ke 37 pada tahun 1999, turun menjadi 44
tahun 2000, menurun lagi ke urutan 49 tahun 2001, merosot ke urutan 69
di tahun 2002 dan pada tahun 2003 mencapai peringkat terendah menjadi ke
72. Disini terlihat bahwa daya saing indonesia terus merosot terutama
bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.
Di tingkat ASEAN
Singapore pada tahun 2003 dan 2002 ada di peringkat 6, Malaysia 2003 di
urutan 29 turun dari 27 tahun 2002. Thailan tahun 2003 ada di urutan 32
turun dari peringkat 30 di tahun 2002, sementara Vietnam ada di
peringkat 60 tahun 2003 dan menurun dari 56 di tahun 2002. Philipine ada
di peringkat 66 tahun 2003 turun dari peringkat 62 di tahun 2002.
Michael Porter secara tegas menyatakan produktivitas merupakan akar
penentu tingkat daya saing baik baik pada level individu, perusahaan,
industri maupun pada level negara. Produktivitas sendiri merupakan
sumber standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun perkapita.
Sedangkan daya saing sendiri pada dasarnya adalah kemampuan untuk
menciptakan suatu tingkat kemakmuran. OECD mendefinisikan daya saing
sebagai tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang
sesuai dengan tuntatan pasar internasional dan bersamaan dengan itu
kemampuan menciptakan suatu kesejahteraan berkelanjutan bagi
warganya.Jadi terdapat hubungan yang sejalan antara tingkat
produktivitas dan tingkat daya saing.
Pertumbuhan ekonomi suatu
negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat perusahaan merupakan sumber
penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini
pemerintahan Kabiner Indonesia Bersatu telah mencanangkan pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi (terutama dari pemodal asing)
untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta
menciptakan dampak berantai (multiplier effect) tumbuhnya kegiatan
usaha.
Pertumbuhan investasi dan juga investasi
teknologi secara teoritis dan empiris terbukti (di masa orde baru) mampu
menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan yang tidak disertai
dengan efisiensi ekonomi (pasar, proteksi dan subsidi yang tidak tepat,
dan faktor lain) dan pengembangan potensi SDM, akan menciptakan suatu
pertumbuhan ekonomi yang semu (bubble economy). Kondisi ini akan sangat
rentan terhadap gelombang dan gejolak ekonomi regional dan global.
Krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 1997 telah membuktikan Malaysia
lebih tahan terhadap gejolak, Thailand mampu bangkit segera, sementara
Indonesia hingga saat ini terus berjuang untuk keluar dari krisi
berkepanjangan.
Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada
pertumbuhan produktifitas, yaitu produktivitas total yang seimbang
antara pertumbuhan investasi modal dan pertumbuhan SDM (human capital/
knowledge) akan menghindarkan dari pertumbuhan ekonomi yang semu. Dari
tabel pertumbuhan GDP dan pertumbuhan Produktivitas di negara-negara
ASEAN, Malaysia (dan juga Thailand serta Vietnam) merupakan contoh
suatu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas
faktor total (kapital dan labor). Pertumbuhan ekonomi secara efisien
(produktif) menjadi modal dasar bagi persaingan regional dan global.
Gejala ini bisa dilacak dari perbandingan pertumbuhan ekspor di
negara-negara ASEAN.
Peningkatan produktivitas terutama
faktor total baik tingkat makro, tingkat sektoral industri, tingkat
perusahaan dan tingkat individu adalah sangat menentukan kemampuan daya
saing produk perusahaan pada tingkat global, regional maupun dalam
negri. Peningkatan produktivitas pada tingkat individu diantara
peningkatan produktivitas faltor-faktor lain, menempati posisi yang
sangat penting.
Saat ini kita sedang memasuki era
ekonomi pengetahuan (knowledge economy), dimana kemampuan baik secara
individu maupun secara kolektif yang bersifat kemampuan untuk
mendapatkan informasi yang tepat secara cepat dan memiliki daya terap
dalam praktek individu maupun kolektif untuk menciptakan nilai tambah,
akan menjadi faktor keunggulan dalam persaingan.
OECD
mendefinisikan Ekonomi pengetahuan sebagai suatu ekonomi yang secara
langsung didasarkan pada produksi, distribusi dan penggunaan knowledge
dan informasi. Sementara Hossain dan Cheng Ming (2004) mendefinisikan
sebagai kegiatan ekonomi dimana ada proses produksi, distribusi dan
konsumsi pengetahuan yang berkelanjutan, serta adanya siklus memperluas
pengetahuan terus-menerus untuk penciptaan kesejahteraan.
Implementasi dan peningkatan keunggulan dalam ekonomi pengetahuan
melibatkan beberapa aktivitas dan komponen. Terdapat tiga aktivitas
ekonomi pengetahuan yaitu Knowledge Production; aktivitas produksi
didasarkan pengetahuan dan ide baru, Knowlede Distribution; aktivitas
penyebaran pengetahuan diantara anggota masyarakat, Knowledge
Consumtion; penggunaan pengetahuan untuk menciptakan nilai dan membuat
pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada.
Selain tiga
aktivitas diatas, terdapat lima komponen ekonomi pengetahuan yaitu
Knowledge Organization; membuat, menerima, menyebarkan, mengelola dan
memanfaatkan pengetahuan, Knowledge Worker; kemampuan kreatif dan
inovatif orang untuk menggunakan pengetahuan, Knowledge Goods;
barang-barang yang berisi pengetahuan, Knowledge Service; yaitu
service-service yang memiliki muatan kreativitas, ide baru dan
ketrampilan baru, serta Knowledge Asset atau intelektual property ;
yaitu mencakup kreativitas, ide-ide dan pemikiran baru, skill, hak
cipta, brain power, kemampuan inovatif, smart leadership, kemampuan
kewirausahaan, brand, reputasi, pengakuan, know how, know who, know
what, know why, know when dan know where.
Pengaruh ASEAN terhadap Myanmar Terbatas
Pengaruh ASEAN terhadap Myanmar Terbatas
Singapura, Pelita
Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memiliki pengaruh
yang terbatas dalam memecahkan masalah Myanmar karena kerja sama
regional itu bekerja melalui konsensus, seorang menteri Singapura
mengatakan, Selasa (22/1).
Raymond Lim, Menteri Luar Negri kedua
Singapura mengatakan didepan majelis parlemen bahwa segala sesuatunya
bergantung pada kesediaan para anggota mengijinkan organisasi itu untuk
melakukan sesuatu. Mengeluarkan Myanmar dari perkumpulan ASEAN yang
selama ini dikritik oleh kelompok kanan karena ASEAN tak melakukan
tindakan yang lebih tegas kepada Myanmar juga buka jalan keluar,
katanya.
Myanmar adalah satu rezim yang dikenal sebagai rezinm yang
terisolasi dan menurut saya negara itu tak dapat diperlakukan
terkucilkan lebih dari yang sudah mereka hadapi sekarang ini dan
mengeluarkan Myanmar bukanlah hal yang konstruktif, kata Lim
menambahkan. Myanmar menghadapi tekanan yang semakin besar untuk
melakukan reformasi demokrasi setelah peristiwa perlakuan kekerasan
terhadap pengunjuk rasa yang berjalan dengan damai yang dipimpin para
rohaniwan Buddha September lalu memicu kecaman internasional dan sanksi
yang lebih keras dari pihak Barat.
PBB mengatakan, sedikitnya 31
orang tewas pada kerusuhan dan kekerasan itu sementara 74 orang hingga
kini tidak diketahui keberadaannya, sehingga dinyatakan hilang.
Myanmar
adalah salah satu anggota dari ASEAN yang beranggotakan 10 negara yang
saat ini di ketuai Singapura. Dalam pertemuan puncak di Singapura
November lalu kelompok kerja sama regional itu tampak siap untuk menekan
pemerintah militer Myanmar untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke
arah perbaikan kehidupan demokrasi.
Namun diantara pembicaraan
para pemimpin ASEAN para pengamat mengatakan kredibilitas ASEAN
berantakan karena cara mereka menangani masalah Myanmar.
Lim
mengatakan harapan terbaik bagi kemajuan di Myanmar adalah mendukung
utusan khusus PBB Ibrahim Gambari untuk mendorong ke arah demokrasi
setelah empat dekade pemerintahan militer.Dewan Keamanan PBB, Kamis lalu
mengeluhkan lambatnya proses reformasi demokrasi di Mynamar dan
menekankan pentingnya kembali Ibrahim Gambari dengan misinya yang sudah
dua kali ke negara tersebut sejak peristiwa kekerasan September.
Asean dan Agenda Nasional
Pekan lalu digelar pertemuan akbar yang
dihadiri kepala negara yang mewakili lebih dari separuh umat manusia.
KTT Asean ke-9 di Bali tak seperti biasanya yang hanya berkonsentrasi
pada isu ekonomi dan bisnis, kali ini fokus perhatian banyak juga
dicurahkan pada soal keamanan komunitas di Asean.
Karena itu,
dilahirkan Asean Security and Economic Declaration. Tidak spesifik
dijelaskan apa yang dimaksud keamanan, tetapi tampaknya keamanan
regional ini tak terlepas dari terorisme yang akhir-akhir ini menjadi
realitas di beberapa negara Asean.
Meski terorisme dalam bentuk dan
dari mana pun perlu ditanggulangi bersama, mudah-mudahan pemerintah di
negara Asean tidak terperosok pada isu-isu yang sifatnya sesaat atau
situasional.
Ada horizon baru yang digelar dalam KTT ini yaitu
dialog, bahkan kesepakatan-kesepakatan awal telah dicapai dengan
negara-negara Cina, India, Jepang dan Korsel. Tentu kita masih terlalu
dini jika menyimpulkan bahwa fenomena ini merupakan titik awal dari
proses integrasi Asia, karena integrasi Asean saja masih jauh dari
kenyataan. Dialog dengan keempat negara itu perlu ditanggapi secara
positif, dan perlu ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip ASEAN sebagai
suatu kerja sama kawasan yang terbuka.
Kesepakatan pendahuluan untuk
membuka jalur kereta api antara Kun Ming (Cina) dan Singapura dapat
meningkatkan arus turisme, lalu lintas orang dan barang antara Cina
dengan negara-negara Asean. Langkah konkret semacam ini, jika nanti
terwujud, dapat memberi keuntungan bersama bagi masyarakat. Kritik yang
sering dilontarkan terhadap kesepakatan yang telah dicapai Asean adalah
tidaklanjutnya yang lemah dan hal ini tidak terlepas dari konflik
kepentingan di antara negara Asean. Tidak perlu diragukan lagi, benturan
kepentingan nasional akan semakin mewarnai arena politik global, karena
dunia semakin dihadapkan oleh persaingan yang semakin tajam dan di sini
tidak ada tempat untuk istilah ‘belas kasihan’. Lihat misalnya
bagaimana perundingan WTO yang berantakan di Cancun, Meksiko, beberapa
waktu lalu, karena benturan kepentingan antara negara maju dengan negara
berkembang atau miskin. Dalam soal Irak, hingga kini benturan
kepentingan nasional nyata sekali antara AS dengan Prancis, Jerman, dan
Rusia di pihak lain. Sungguh menarik, kunjungan PM Israel ke India, dan
India menerima dengan manis kunjungan itu. Sikap India tersebut tak
terlepas dari kepentingan nasionalnya dalam konflik dengan Pakistan
mengenai Kashmir. Kasus-kasus di atas baru sedikit contoh. Inilah
lingkungan dunia yang akan kita hadapi dan sekarang persoalannya,
bagaimanakah persiapan Indonesia?
Kerja sama dalam rangka Asean
maupun dengan negara lain di luar Asean harus tetap berorientasi pada
kepentingan nasional. Dalam kerangka Asean, usaha bersama untuk
mempromoasikan Asean guna menarik investasi dan memacu perdagangan
internasionalnya perlu direalisasikan dengan joint marketing. Bahkan
website bersama Asean perlu diwujudkan guna mempromosikan Asean bagi
tujuan industri turisme, investasi dan perdagangan internasional.
Simplifikasi
dan unifikasi prosedur kepabeanan perlu dipikirkan bersama, guna
memfasilitasi perdagangan intra-Asean yang baru 21% dari seluruh
perdagangan internasionalnya, sedangkan Uni Eropa mencapai 75%. Kembali
pada persiapan Indonesia. Sungguh suatu ironi dalam keadaan bangsa,
masyarakat, dan negara yang diterpa berbagai kesulitan, belum tampak
tanda-tanda nyata ke arah perpaduan nasional, solidaritas nasional serta
pelayanan nasional bersama.
Kita sering terjebak pada retorika
persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi yang terjadi sebaliknya, adalah
segmentasi sosial dan penurunan perasaan senasib dan sepenanggunggan.
Kita terlalu suka mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan sekecil apa
pun yang ada pada masing-masing kelompok dan kurang mengedepankan
persamaan.
Suasana ini dipertajam dalam menghadapi Pemilu 2004
sehingga seolah kekuasaan menjadi tujuan semata. Kita hampir lalai dalam
menyelesaikan masalah dalam negeri yang fundamental seperti melorotnya
daya saing, investasi, dan ekspor kita.
Demikian pula kurangnya
perhatian kepada nasib kaum miskin yang meningkat karena pengangguran
yang kian membludak. Ini masalah struktural serta kronis. Daerah-daerah
dengan semangat otonomi kebablasan, seakan hendak balas dendam terhadap
pusat dan hanya melihat kepentingan daerahnya masing-masing secara
sempit. Otonomi seluas-luasnya perlu dikembangkan secara sehat, bahkan
perizinan dari pusat yang berlebihan harus dipangkas, tetapi produksi
perda yang menghambat investasi dan bisnis juga harus diminimalkan.
Kategori investasi
Berbicara tentang investasi, kita mengenal kategori PMA dan PMDN.
Apakah
kategorisasi ini masih perlu, yang lebih penting dalam situasi
pengangguran yang semakin meningkat, dapat diciptakan lapangan kerja
seluas-luasnya dan itu hanya bisa diwujudkan jika investasi meningkat.
Jadi, yang lebih penting, bukan siapa yang memiliki modal investasi,
apakah dia WNI atau asing, tetapi berapa besar manfaat penanaman modal
itu bagi kepentingan umum seperti penciptaan lapangan kerja, penerimaan
pajak, dan keuntungan ekonomi lainnya yang dapat diraih.
Demikian
pula solidaritas sosial hanya dapat tercipta jika elit politik dan kaum
pebisnis yang tingkat lakunya kapitalistik, dapat lebih menahan diri
dalam mempertontonkan kekayaan dan kemewahannya serta lebih memberi
tempat bagi pelayanan social. Pemilu yang sudah di ambang pintu jangan
sampai menambah ketidakpastian nasional.
http://iskandarnet.wordpress.com/2008/02/12/persatuan-negara-asia-tenggara/